KLIPING KORAN NASIONAL

Selalu Ada Yang Baru

Politisi Busuk Tetap Berpeluang Terpilih jadi Anggota Dewan

Posted by Administrator pada April 9, 2009

[ Jawa Pos, Kamis, 09 April 2009 ]
Karena Pemilih Minim Referensi

JAKARTA – Kualitas wakil rakyat periode 2009-2014 diperkirakan tak akan lebih baik daripada saat ini. Politisi busuk tetap berpeluang terpilih menjadi anggota dewan karena pemilih tidak memiliki referensi rekam jejak mereka.

Menurut penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk caleg berstatus tersangka korupsi saja, ada 89 orang yang akan turut memperebutkan kursi DPR hari ini.

Sejumlah caleg tersangka kasus korupsi itu berhasil direkam ICW bekerja sama dengan beberapa LSM jaringan di daerah. ”Kebanyakan kasusnya terkait kasus korupsi penyalahgunaan APBD. Karena itu, sebagian besar memang caleg yang berada di daerah,” ungkap Koordinator Divisi Korupsi Politik Fahmi Badoh di Bakoel Koffe, Jakarta, kemarin (8/4).

Data ICW menyebut, tiga partai penyumbang caleg bermasalah terbanyak adalah berturut-turut: PDI Perjuangan (32 kasus), Partai Demokrat (14 kasus), dan Partai Golkar (12 kasus). ”Masyarakat harus bersikap kritis untuk tidak memilih caleg-caleg bermasalah,” sarannya.

Meski demikian, ICW menyadari bahwa minimnya referensi pemilih tentang informasi para caleg memang cukup menyulitkan. ”Peluang masuknya politisi busuk itu ke lembaga dewan masih sangat besar. Itu lebih disebabkan informasi yang didapat publik sangat terbatas,” tandasnya.

Salah satu indikasi minimnya informasi tentang caleg itu ditunjukkan, antara lain, masih sangat sedikitnya jumlah caleg yang menyerahkan laporan dana kampanye dan kekayaan pribadi mereka.

Padahal, sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU Pemilu Legislatif tegas mengatur tentang kewajiban itu. KPU kemudian juga menerbitkan Peraturan KPU No 1 Tahun 2009.

”Sulit menentukan caleg yang benar-benar berkualitas dan berintegritas tanpa informasi-informasi semacam itu,” tambah peneliti korupsi politik ICW Abdullah Dahlan.

Hasil penjajakan ICW di empat daerah -Jogjakarta, Makassar, Malang, dan DKI Jakarta- terhadap integritas para caleg juga memprihatinkan. Hanya 140 caleg yang bersedia menandatangani komitmen integritas yang disusun lembaga nirlaba tersebut.

Sebelumnya, secara teknis, para caleg tidak hanya disodori lembar pernyataan komitmen untuk menjaga integritas mereka. Tetapi, juga form pelaporan dana kampanye dan kekayaan pribadi. Dalam penyusunan form tersebut, ICW bekerja sama dengan KPK. (dyn/mk)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: